Pada November 2018, sebuah portal berita nasional menurunkan tulisan pendek tentang seni tradisi di Lombok yang hampir punah. Taman Budaya NTB menampilkannya dalam sebuah program penyelamatan. Salah satu nama dalam daftar itu adalah Ritus Kebangru’an, dari Desa Telagawaru, Pringgabaya, Lombok Timur. Tentu saja saat program itu berlangsung saya hadir menyaksikannya.
Membaca ulang berita itu sekarang rasanya seperti menemukan foto lama di laci. Tidak ada yang salah dengan fotonya. Yang membuat saya tercenung adalah tanggalnya.
Sebab Kebangru’an waktu itu bukan tanpa pengampu. Ia memiliki rumah kelembagaan: Perkumpulan Seni Menduli Selayar, yang berdiri dan berbadan hukum sejak 2010. Akta ada, pengurus ada, stempel pun tersedia. Secara administratif, semuanya tampak lengkap. Hanya kehidupan ritusnya yang belum tentu ikut lengkap.
Delapan tahun berbadan hukum. Tetap hampir punah.
Kalimat itu terus terngiang setiap kali ada yang mengatakan, “Bentuk saja lembaganya, nanti semua beres.” Tidak sesederhana itu. Kelembagaan memang penting, seperti pondasi bagi sebuah rumah. Tetapi pondasi saja tidak cukup untuk membuat orang bisa tinggal di dalamnya. Harus ada dinding, atap, dan tentu saja kehidupan yang berlangsung di sana.
Saya juga perlu adil. Justru karena Menduli Selayar bertahan selama delapan tahun itu, pekerjaan yang datang sesudahnya punya tempat untuk bersandar. Pondasinya sudah ada. Yang belum ada adalah dindingnya.
Pada tahun yang sama, 2018, saya duduk di tim penyusun Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah (PPKD) Kabupaten Lombok Barat. Kami memetakan objek kebudayaan, menuliskan persoalannya, dan merumuskan rekomendasi. Kami bekerja serius. Kopi beberapa kali harus dipanaskan ulang, sementara draf terus bertambah. Draf tersebut kemudian dibawa ke lokakarya tingkat provinsi untuk diperiksa bersama dokumen dari kabupaten lain.
Sampai hari ini pertanyaan yang belum bisa saya jawab dengan yakin: berapa banyak rekomendasi dari dokumen-dokumen itu yang sungguh berubah menjadi kegiatan, lalu menjadi kebiasaan?
Saya tidak sedang menuduh siapa-siapa. Saya juga bagian dari proses itu. Kita menyusun dokumen dengan rapi, lalu menggelar festival dengan meriah. Panggung didirikan, gendang ditabuh, foto bersama diambil. Esoknya panggung dibongkar, spanduk dilipat, laporan pertanggungjawaban dijilid. Tahun berikutnya kita mulai lagi, sering kali dengan pendataan yang harus diperbarui dari awal.
Angka resmi juga perlu kita perhatikan. Indeks Pembangunan Kebudayaan NTB pada 2018 tercatat 59,92, di atas rata-rata nasional. Pada 2023 angkanya menjadi 55,05, sementara rata-rata nasional naik menjadi 57,13. Posisi kita berbalik.
Saya tidak tahu persis faktor mana yang paling menentukan perubahan angka tersebut. Indeks tentu tidak bisa menjelaskan seluruh kehidupan kebudayaan hanya melalui satu nilai. Tetapi penurunan itu mengingatkan kita bahwa capaian kebudayaan tidak cukup dibaca dari kegiatan yang berhasil diselenggarakan. Kita juga perlu memeriksa apakah sistem yang menopangnya ikut menguat.
Saya sejak lama melihat betapa banyak kehidupan seni di NTB ditopang oleh kerja komunitas yang keras kepala. Mereka mengurus kelompok, mengajar, berlatih, mencari panggung, merawat pengetahuan, dan sesekali mengurus administrasi yang tidak selalu mereka pahami sejak awal. Kerja seperti ini mengagumkan, tetapi tidak bisa terus-menerus dibebankan kepada ketekunan segelintir orang.
Persoalan kita bukan semata-mata kurang kegiatan. Persoalan kita adalah kurangnya sambungan antarkegiatan, antarlembaga, dan antargenerasi.
Menyambungkan yang selama ini terpisah
Yang akhirnya mengubah perjalanan Kebangru’an bukan satu peristiwa besar. Bukan festival akbar, bukan pula kunjungan pejabat. Perubahannya berlangsung melalui rangkaian pekerjaan yang tampak kecil, kadang membosankan, tetapi dikerjakan berurutan dan saling menyambung.
Pada 2020, ritus ini dicatatkan sebagai Kekayaan Intelektual Komunal (KIK). Pada 2022, kami memperoleh Dana Indonesiana untuk menelitinya. Buku hasil penelitian terbit pada tahun berikutnya. Pada 2023 pula, melalui fasilitasi Balai Pelestarian Kebudayaan, kami membuat film dokumenter. Kemudian, pada 2024, Kebangru’an ditetapkan sebagai Warisan Budaya Takbenda (WBTb) Indonesia.
Dalam perjalanan itu, saya belajar bahwa kerja kebudayaan juga membutuhkan kecakapan yang tidak pernah diajarkan di bangku musik: menyusun proposal, merapikan lampiran, mengurus dokumen, dan memastikan nomor rekening tidak tertukar. Mungkin sudah waktunya keterampilan semacam ini masuk dalam kurikulum tidak resmi para pekerja seni.
Semua proses itu penting. Ada pencatatan, penelitian, dokumentasi, publikasi, dan pengakuan negara. Tetapi kemudian muncul godaan yang cukup berbahaya: merasa pekerjaan sudah selesai.
Sertifikat WBTb itu penting. Namun, sertifikat tidak bisa menabuh, mengajari anak muda, atau menghadirkan orang untuk menyaksikan sebuah ritus. Sebuah tradisi bisa diakui negara, tetapi belum tentu tetap hidup di kampung tempat ia tumbuh.
Maka pada 2024 kami mencoba membawa ritus itu pulang. Bukan ke gedung pertunjukan di kota, melainkan ke tempat ia lahir dan tumbuh, di kawasan mata air Mualan Benyer. Melalui Dana Indonesiana, kami menggelar Perhelatan Molang Maliq Mualan Benyer untuk pertama kalinya.
Di situ saya belajar sesuatu yang tidak tertulis dalam buku pedoman mana pun. Ketika ritus tersambung dengan mata air yang dirawat warga, dengan pertemuan antarwarga, dan dengan dapur-dapur yang ikut hidup karena perhelatan, seni itu tidak lagi menjadi urusan seniman semata. Ia menjadi bagian dari urusan desa.
Dan urusan desa, sebagaimana kita tahu, juga membutuhkan perencanaan dan anggaran.
Sejak itu, Molang Maliq diselenggarakan setiap tahun dengan dukungan Dana Desa dan hibah Bupati. Dana dari pemerintah pusat membuka jalan, sementara dukungan desa dan daerah membantu menjaga keberlangsungannya. Pada tahun yang sama, ritus ini juga dikembangkan menjadi karya seni pertunjukan. Sejak 2025, pemuda Telagawaru dari Karang Taruna dan Remaja Masjid mulai dilibatkan dalam proses pembinaan dan pewarisan.
Lalu tahun ini datang kabar yang tidak pernah kami rencanakan. Seorang kawan musisi membocorkan bahwa Klegoth Breakz telah menciptakan sebuah lagu yang terilhami Ritus Kebangru’an.
Bagi yang belum kenal, Klegoth Breakz adalah duo dari Kota Mataram yang dibentuk dua bersaudara: Olan pada synthesizer dan Lexa Apprigio pada drum. Mereka meracik musik elektronik yang mereka sebut raw klegoth, campuran hip-hop, jungle, breakbeat, dan imajinasi estetik era Y2K. Ketukan drumnya keras dan mentah, bebunyian synthesizer-nya bergerak liar, nyaris tanpa polesan. Anak muda menggandrungi mereka, dan kancah musik nasional mulai menoleh; mereka sempat dijadwalkan tampil di Art Jakarta Gardens.
Bayangkan jaraknya. Dari Mataram ke mata air Mualan Benyer di Pringgabaya ada puluhan kilometer jalan. Dari gendang sebuah ritus desa ke ketukan jungle, jaraknya entah berapa. (Saya penasaran apa kata para tetua di Telagawaru ketika pertama kali mendengar breakbeat. Mungkin itu bahan esai berikutnya.)
Saya tidak bisa membuktikan dari mana persisnya ilham itu datang. Tetapi saya cukup yakin pada satu hal: sebuah ritus yang dulu masuk daftar hampir punah tidak akan sampai ke telinga musisi muda di kota kalau ia tidak pernah dicatat, diteliti, difilmkan, dan dipentaskan kembali. Kebangru’an kini punya penerus di desanya sendiri, dan ternyata juga punya pengagum di tempat yang tidak pernah kami duga.
Di sinilah batas yang akan saya sebut berikut ini benar-benar diuji. Ujian yang menyenangkan, menurut saya. Ilham boleh mengalir ke mana saja; justru itu tanda sebuah tradisi masih hidup. Yang perlu dijaga hanyalah sopan santunnya: menyebut sumbernya, menyapa komunitas pemiliknya, dan memastikan bahwa ketika karya itu mendatangkan manfaat, ada yang kembali ke Telagawaru. Untuk itu pula pencatatan KIK pada 2020 dulu dikerjakan.
Semoga yang ikut mengalir dari Mualan Benyer ke Mataram bukan hanya bunyinya, tetapi juga makna dan kearifan yang dikandungnya.
Ada satu batas yang menurut saya wajib dijaga siapa pun yang ingin mengembangkan model serupa. Ritus tetap menjadi milik adat, dengan aturan waktu, tempat, dan pelakunya sendiri. Versi pertunjukannya boleh dibawa ke sekolah, festival, atau ruang wisata. Namun, keduanya tidak boleh tertukar. Para pemangku adat seharusnya tetap menjadi penjaga batas dan makna ritus tersebut, bukan kurator, bukan dinas, dan tentu bukan saya.
Bagian yang tidak selalu masuk presentasi
Sekarang bagian yang biasanya tidak banyak mendapat tempat dalam presentasi: pengakuan.
Kebangru’an belum mandiri. Ia sedang menuju ke sana, dan itu berbeda. Penyelenggaraan perhelatannya masih bergantung pada dukungan dana publik, baik dari desa maupun kabupaten. Pendapatan sendiri yang stabil belum tercatat. Dan kalau hari ini ada yang bertanya berapa anak muda Telagawaru yang sudah bisa memainkan atau mewarisi pengetahuan tentang ritus ini, jawaban saya masih “lumayan banyak”.
“Lumayan banyak” bukan angka. Saya tahu.
Saya sengaja menuliskan ini karena terlalu banyak kisah keberhasilan kebudayaan diceritakan seperti iklan: sebelum dan sesudah, tanpa bagian tengah yang berantakan. Padahal justru bagian tengah itulah yang perlu kita pelajari, lengkap dengan kekurangan dan pekerjaan yang belum selesai.
Jika saya boleh merangkum pelajaran dari perjalanan Kebangru’an, setidaknya ada beberapa hal yang saling membutuhkan. Komunitas pemiliknya harus terlibat. Pengampu dan tanggung jawab kelembagaannya perlu jelas. Data dan arsip harus tersedia. Perlindungan hukum perlu diupayakan. Pengetahuan harus diwariskan. Generasi muda perlu dilibatkan tanpa menghilangkan kewenangan adat. Seni juga perlu memiliki hubungan dengan kehidupan masyarakat, ruang pendidikan, panggung, dan jalur distribusi yang lebih luas.
Tidak ada yang ajaib di sana. Yang sering kali sulit justru memastikan seluruh pekerjaan itu berlangsung bersama-sama, tidak terputus setelah satu program selesai.
PPKD dan pekerjaan yang belum selesai
Saat ini PPKD Provinsi Nusa Tenggara Barat sedang dimutakhirkan. Bagi saya, ini adalah kesempatan untuk memeriksa kembali bagaimana kita merencanakan pemajuan kebudayaan, khususnya pada Objek Pemajuan Kebudayaan Seni.
Saya tidak ingin pengalaman Kebangru’an dibaca sebagai resep yang harus diterapkan begitu saja kepada semua komunitas. Namun, pengalaman itu memberi beberapa pelajaran yang bisa dibawa ke pembahasan kebijakan.
Setidaknya ada tiga hal yang ingin saya usulkan.
Pertama, satu data bersama. Setiap kegiatan seni, dari pendataan sampai pentas, seharusnya meninggalkan catatan yang dapat diperbarui dan digunakan bersama. Data tidak cukup mencatat nama kelompok, alamat, dan jumlah kegiatan. Ia juga perlu mencatat apa yang berubah setelah kegiatan: apakah ada pewaris baru, apakah kelompok masih aktif, apakah pengetahuan terus dipraktikkan, dan apakah dukungan yang diberikan benar-benar sampai kepada komunitas. Format pendataan perlu disepakati, digunakan, dan diperbarui secara berkala. Dengan begitu, tahun berikutnya kita tidak selalu memulai dari nol.
Kedua, pendamping yang dibiayai secara layak. Tidak setiap desa memiliki orang yang cukup tekun untuk meneliti, membuat film, mengurus KIK, menulis proposal, dan menghubungkan komunitas dengan berbagai sumber dukungan. Kebangru’an memiliki orang-orang yang bersedia mengerjakan sebagian pekerjaan itu. Tetapi kebetulan bukan kebijakan. Peran pendamping perlu disediakan melalui kerja sama dengan kampus, peneliti, seniman, atau tenaga profesional yang memiliki kapasitas dan mendapatkan penghargaan yang layak. Jangan sampai keberlanjutan sebuah tradisi bergantung pada kesediaan seseorang bekerja tanpa dukungan yang memadai.
Ketiga, seni yang ditautkan dengan kehidupan desa. Jangan hanya membiayai acara. Dukung proses yang membuat seni menjadi bagian dari cara masyarakat merawat pengetahuan, lingkungan, hubungan sosial, dan penghidupannya. Hubungan itu tentu harus dibangun sesuai konteks masing-masing komunitas, dengan tetap menghormati pemilik tradisi dan batas-batas adatnya. Ketika masyarakat merasa memiliki, seni tidak harus menunggu undangan festival untuk tetap hidup.
Festival tetap penting. Saya tidak sedang mengajak membubarkan panggung. Saya hanya ingin panggung menjadi salah satu bagian dari lingkaran yang lebih besar, bukan satu-satunya tempat kita mengukur kehidupan seni.
Untuk perhelatan berikutnya di Mualan Benyer, saya ingin menambahkan satu kolom pada lembar data kami. Judulnya sederhana: jumlah pewaris.
Kolom itu masih kosong.
Saya tidak keberatan. Kolom kosong setidaknya jujur. Dari sana kita bisa mulai menghitung, lalu memikirkan apa yang perlu dikerjakan agar suatu hari kolom itu tidak lagi kosong.